oleh

Ini PR Jokowi di Periode Kedua

Jokowi dan Ma’aruf Amin

JAKARTA–Pelantikan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden – Wakil Presiden RI periode 2019-2024 tinggal menunggu waktu. Namun sejumlah pekerjaan rumah (PR) dari dunia usaha telah menanti bagi pemerintah.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, mengatakan putusan MK, Kamis (27/6/2019) telah melegakan dunia usaha. Kini dunia usaha memperoleh kepastian politik sehingga merasa nyaman untuk melanjutkan aktivitas bisnis ke depannya.

“Karena kepastian politik ini sangat penting bagi dunia usaha. Dunia usaha 100 persen berada di belakang Pak Jokowi untuk menyukseskan sinergi antara pemerintah dengan swasta dalam pembangunan ekonomi nasional,” kata Rosan saat dihubungi Jokowi App, Jumat (28/6/2019).

Rosan menegaskan dirinya bersama sejumlah pengurus Kadin telah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu. Saat itu, dirinya dan Kadin telah memberi masukan yang penting kepada Presiden Jokowi agar segera dilakukan pembenahan di pemerintahannya yang akan segera memasuki periode kedua.

“Pertama adalah reformasi perpajakan. Kedua adalah reformasi ketenagakerjaan. Ketiga adalah reformasi investasi dan ekspor. Keempat adalah reformasi birokrasi,” kata Rosan.

Reformasi perpajakan memang sudah lama dinantikan dunia usaha. Masalah efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan masih menjadi persoalan. Belum lagi tarif pengenaan pajak terhadap badan usaha aliah PPh Badan di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan negara ASEAN yang lain.

Terkait reformasi ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga memberikan perhatian pada soal ini. Menurut, Myra Hanartani, Ketua Komite Regulasi Ketenagakerjaan Apindo, perkembangan industri juga harus dibangun dengan hubungan yang baik antara pemerintah, pengusaha maupun para serikat pekerja.

“Kita masing-masing punya bagiannya semua pihak terkait punya bagiannya,” kata Myra Hanartani saat menghadiri workshop ke-10 di Kantor Pengelola Kawasan Industri MM2100, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (27/6/2019).

Myra Hanartani mengatakan apabila Pemeritah meregulasi aturan dengan baik, pengusaha akan melakukan usahanya dengan baik. Para pekerjanya juga akan melakukan tugasnya dengan baik. “Jadi semua pihak harus kerja dan lakukan tugasnya dengan baik,” ungkapnya.

Ia juga menuturkan Apindo komitmen mengikuti aturan yang berlaku, akan tetap alangkag baiknya jika aturan yang ada itu bisa dan mudah diaplikasikan para pengusaha. “Apabila pemerintah membuat aturan yang sulit di periode kedua, akan banyak pengusaha yang bandel. Pengusaha pengen ikut aturan tapi ada aturan yang tidak pas,” katanya.

Ketiga adalah reformasi investasi dan ekspor. Tata kelola investasi dan ekspor kita belum optimal selama ini di periode pertama. Menurut Rosan, salah satunya adalah karena tidak singkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Seringkali pengusaha yang mau masuk berinvestasi di daerah tertentu, pemerintah pusatnya memberi kemudahan, tetapi pemerintah daerahnya justru membuat kebijakan yang mempersulit pengusaha bersangkutan.

“Ini harus segera dibenahi di periode kedua agar investasi yang masuk ke Indonesia makin optimal dan kinerja ekspor kita terus meningkat,” ujarnya.

Masalah buruknya kinerja investasi dan ekspor Indonesia sebetulnya bahkan pernah membuat Presiden Jokowi marah. Saat membuka Rakornas BKPM, Selasa (12/3/2019), Jokowi menyoroti rendahnya investasi dan rendahnya ekspor di tahun lalu.

“Kuncinya investasi dan ekspor. Kuncinya tahu, kok nggak kita selesaikan. Bodoh banget kita. Jangan sampai kalah dengan Kamboja, Laos, hati-hati negara ini negara besar,” kata Jokowi kala itu.

Keempat adalah reformasi birokrasi yang sangat penting bagi dunia usaha. Sebetulnya Jokowi yang berasal dari dunia usaha telah meminta agar birokrasi pemerintahannya memangkas rantai prosedur administrasi perizinan usaha. Tujuannya adalah memberi kemudahan berbisnis yang semakin besar agar dunia usaha terus bertumbuh.

Pemerintah menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi. Pertama, pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, kedua, pemerintah yang efektif dan efisien, serta ketiga, pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Saat ini, Indonesia telah berhasil meningkatkan daya saing nasional. Berdasarkan riset yang dilakukan IMD World Competitiveness Center, daya saing Indonesia saat ini berada di peringkat 32 atau naik 11 peringkat dari sebelumnya.

Indeks persepsi korupsi dijaga stabil dengan skor 37 di tahun 2017. Indeks efektivitas pemerintahan naik 17 level dari peringkat 103 ke peringkat 18 dari tahun 2015 hingga 2017.

sumber : jokowidodo.app

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed