oleh

OMG! Perwira Polda Sulut Dilaporkan Perkosa Siswi SMP saat Korban Mabuk

Oknum AKBP Gunawan dan bukti laporan ke Polda Sulut

MANADO–Oknum perwira menengah (Pamen) di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) berinisial GN alias Gunawan dilapor ke Mapolda Sulut, Selasa (18/6/2019). Polisi dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) itu diseret ke ranah hukum bersama satu polisi berinisial AW dan warga sipil berinisial F.

Laporan berkaitan dengan tindak kekerasan seksual yakni pemerkosaan anak di bawah umur (siswi SMP berusia 14 tahun) yang diduga dilakukan AKBP Gunawan dengan bantuan polisi AW dan F (tetangga korban).

Laporan dilayangkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Manado (YLBHI-LBH Manado) bersama LSM Swaraparampuang, pada Selasa, (18/06/2019).

Direktur YLBHI-LBH Manado, Jekson Wenas, menuturkan laporan mereka berdasarkan peristiwa asusila yang terjadi pada Rabu 5 Juni 2019, tepat di hari raya pertama Idul Fitri. “Kemarin sudah kami lapor ke Polda Sulut dan akan kami kawal,” ungkapnya, Rabu (19/06/2019) kepada wartawan.

Berikut, kronologis pemerkosaan siswi berusia 14 tahun tersebut:

Semula, korban diajak tetangga berinisial F. Keduanya menuju kediaman polisi berinisial AW. Tiba di rumah polisi AW pukul 29.00 WITA, F dan AW mengajak korban menenggak alkohol jenis Cap Tikus dan bir hitam.

Kemudian, polisi AW menelpon AKBP Gunawan. Konon AKBP Gunawan adalah salah satu pimpinan di Markas Komando Brigadir Mobil Polda Sulawesi Utara.

AKBP Gunawan kemudian merapat ke rumah polisi AW. Di sana korban di bawah umur sudah dalam kondisi mabuk berat. Polisi Gunawan kemudian membawa masuk korban ke dalam kamar yang sudah disediakan polisi AW.

Korban sempat bersikukuh menolak paksaan perwira Gunawan, tapi anak masih bau kencur itu makin tak berdaya. Di rumah polisi AW itulah, personil Brimob Polda Sulawesi Utara itu melampiaskan birahinya, memperkosa korban yang diduga di bawah pengawasan polisi AW. Ironis, birahi AKBP Gunawan tumpah di hari suci, saat umat merayakan kemenangan, hari Idul Fitri 5 Juni 2019.

Usai diperkosa, korban menangis ketakutan, menyesal, marah, kecewa, trauma dan meminta pulang.

Lalu polisi AW pun berkerja sama dengan F (bukan polisi) menahan korban dengan alasan pintu pagar sudah dikunci.

Seketika itu korban langsung memberontak dan mengatakan akan meloncati pintu pagar kalau tidak diperbolehkan pulang. Korban kemudian diantar pulang oleh polisi AW dan F (tetangga korban).

“Kasus ini perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berwenang. Karena ini menyangkut anak di bawah umur. Indonesia sudah memiliki komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak, ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak anak melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 dan dilahirkannya sejumlah peraturan tentang anak terutama UU Perlindungan Anak,” ungkap Wenas dalam rilis resmi kepada media massa.

Insiden pemerkosaan anak di bawah umur ini, telah mencederai wibawa institusi Kepolisian Republik Indonesia yang sejatinya menjaga ketertiban dan melakukan penegakan hukum termasuk penegakan hukum bagi perlindungan anak. Apalagi saat ini telah pula muncul tindakan intimidasi oleh pelaku kepada keluarga korban keluarga agar keluarga mencabut laporan.

“Perbuatan oknum tersebut tidak hanya harus diadili secara etik tetapi secara hukum perbuatan ini adalah kejahatan terhadap anak dan pelanggaran hak asasi anak,” ucapnya.

Perbuatan pelaku dapat diancam 15 tahun penjara berdasar pasal 81 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35/2014 pasal 81 ayat (1) dan (2) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Ketentuan ini berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut, LBH Manado menyatakan:
1) Memperingatkan pelaku maupun pihak-pihak di lingkungannya agar menghentikan usaha-usaha intimidasi terhadap korban dan keluarganya;

2) Mendesak Kapolda Sulawesi Utara segera memproses hukum oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual tersebut berdasarkan hukum;

3) Mendesak Kapolda Sulawesi Utara untuk memberhentikan oknum-oknum yang diduga terlibat dari jabatannya sementara proses hukum berjalan, agar tidak ada conflict of interest. Apalagi usaha pelaku mempengaruhi dan mengganggu proses penegakan hukum telah mulai tampak dengan adanya intimidasi terhadap keluarga korban untuk mencabut laporan;

4) Mendesak Komnas HAM, Kompolnas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan penyelidikan dan pemantauan sesuai dengan kewenangan masing-masing, memastikan proses hukum berjalan, memberikan perlindungan terhadap korban dan melakukan upaya-upaya pemulihan terhadap korban;

Direktur Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulut Jull Takaliuang mengatakan kasus ini sangat memalukan karena pelakunya adalah oknum polisi. Selain itu, terkesan ada oknum polisi lainnya yang ikut membantu pelaku dalam menyembunyikan perbuatannya. “Harus ada penangganan serius dan LPA Sulut akan mendorong penegakan hukum supaya menindak tegas siapapun pelaku kekerasan seksual terhadap anak,” ungkapnya.

Ditegaskan Jull, pihaknya akan ikut mengawal kasus ini jangan sampai didiamkan karena pelaku utama adalah oknum polisi berpangkat AKBP. “Siapapun oknum pelaku sama di hadapan hukum dan harus ditindak supaya ada efek jera bagi dirinya dan bagi masyarakat lainnya. Anak harus dilindungi dan dipulihkan kondisi fisik dan psikisnya,” ujarnya.

Editor : Tuan Kamrin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed