oleh

Pengurus Golkar: CEP Bukan Jual Topi, Tapi Program Kerja

Manado, KOMENTAR.ID — Debat kusir warganet soal topi bercantum PIN burung Garuda yang dikenakan Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Dr Christiany Eugenia Tetty Paruntu SE saat menjadi Irup HUT ke-75 RI, ikut ditanggapi pengurus DPD Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut).

Noldy Pratasis, pengurus Golkar Sulut menjelaskan, kegaduhan warganet soal penempatan warna pada unsur lambang negara di topi CEP, hanya tendensi politik untuk mengaburkan kinerja positif Bupati Minsel selama ini. “Topi dan PIN itu dipakai sejak lima tahun lalu. Bahkan saat pelantikan Bupati CEP dan Wakilnya Frangky Wongkar. Kenapa baru sekarang diperdebatkan,” ungkap Pratasis, Senin (17/8) via ponsel kepada wartawan.

Ia menegaskan, ada kecenderungan lawan politik melalui akun-akun buzzer untuk menyerang CEP di media sosial dengan masalah teknis. Termasuk upaya mengaburkan program kerja bupati yang sudah menjawab kebutuhan rakyat selama ini. “Ribut soal topi? CEP bukan penjual topi, tapi jual program kerja. Dan program yang dijalankan CEP selama ini, sudah dibuktikan dengan prestasi dan penghargaan nasional,” ujar Pratasis.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Minsel Dr Christiany Eugenia Tetty Paruntu SE menjadi korban bully warganet di media Facebook melalui postingan sejumlah akun pada 17 Agustus 2020. Itu menyangkut warna beberapa unsur di lambang Garuda. Berdasarkan foto yang viral di Facebook, tampak warna merah tidak di posisi kepala banteng, tapi di pohon beringin.

Begitupun warna merah ada di posisi padi dan kapas, bukan di rantai. Letak warna ini dianggap tidak lasim, karena publik memahami selama ini, warna merah hanya di kepala banteng dan rantai. Foto ini viral di sejumlah grup dan memicu perdebatan warganet.

Kepala Bagian Humas Pemkab Minsel Ysis Maria Mangindaan menjelaskan, selama lima tahun topi dan lambang Garuda yang dikenakan Bupati Minsel tidak ada perdebatan. Dia malah heran, pada HUT RI tahun ini (2020), lambang di topi CEP jadi bahan perguncingan publik di media sosial.

Mangindaan mengatakan, pengadaan lambang itu ada di Bagian Umum Pemkab Minsel. “Tapi itu dari tokonya langsung. Dan sudah lima tahun seperti itu. Tidak ada masalah selama ini. Tidak ada maksud melecehkan lambang negara. Tapi kami berterima kasih atas masukan. Kami akan lebih teliti lagi,” ujar Mangindaan.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Fred Beny Sumual SIP mengatakan, kegaduhan soal tataletak warna lambang negara, seharusnya tidak ditimpakan begitu saja pada Bupati Minsel. Ia meyakini, itu masalah teknis yang tidak bermaksud menggugat ideologi dan filosofi lambang negara. “Itu bukan kealpaan bupatinya. Ini masalah yang menjadi tanggung jawab Bagian Umum. Persoalan ketelitian saja. Terlalu naif menghakimi CEP. Tidak baik masalah ini kemudian seolah-olah kesalahan bupati,” jelas Sumual.

Ia menambahkan, jika publik memahami karya dan kinerja CEP selama 10 tahun memimpin Minsel, maka isu kesalahan penempatan warna lambang negara bukan cerminan kelemahan CEP.

“Kalau kita membaca dengan hati, fenomena ini akan timbul pertanyaan kenapa hal teknis luput dari perhatian bupati? Saya yakin CEP menghabisnya banyak energi, pikiran, waktu dan mental termasuk finansial untuk hal-hal besar di masa pandemi. CEP manusia biasa yang bisa saja kurang cermat memerhatikan hal teknis yang menjadi ranah bawahan, karena terlalu fokus pada perkerjaan besar. Masa pandemi menuntut pemimpin kerja tanpa jeda. Wajar kalau urusan ini luput dari perhatian. Harusnya ini bagian yang menjadi tanggung jawab bawahan,” jelas Sumual.

Lanjut Sumual, publik sebaiknya membiasakan diri melihat karya positif seorang pemimpin. “Jangan terperangkap dengan persoalan yang bukan teknis. Kalau bupati bermaksud mengubah simbol negara, tentu bupati bekerja tidak dengan hati untuk rakyatnya. Tapi fakta selama ini, CEP meraih banyak prestasi dan penghargaan karena totalitas dedikasinya untuk Minsel,” tutup Sumual. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed